Sengketa Lahan Berujung Relokasi, Pemprov Sumut Siapkan Sekolah Baru untuk SMAN 5 Pematangsiantar

SIGNAL24.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah strategis untuk memastikan aktivitas belajar siswa tetap berjalan di tengah sengketa lahan yang menimpa SMAN 5 Pematangsiantar. Solusi relokasi sekolah pun dipilih sebagai jalan keluar yang dinilai paling realistis dan berkelanjutan.

Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah kota, legislatif, serta pihak sekolah, menyusul putusan Mahkamah Agung yang menetapkan lahan sekolah tersebut sah milik PT Detis Sari Indah (DSI).

Selain status kepemilikan lahan, putusan tersebut juga mewajibkan pihak sekolah memenuhi ganti rugi sekitar Rp40,7 miliar serta biaya sewa selama kurang lebih 18 tahun sebesar Rp10 miliar. Meski proses peninjauan kembali masih berlangsung, relokasi dinilai menjadi opsi paling efektif untuk menghindari dampak lebih besar terhadap dunia pendidikan.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa relokasi bukan hanya soal penyelesaian sengketa, tetapi juga kesempatan menghadirkan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa.

“Relokasi opsi yang lebih efektif dan efisien, belum lagi sekolah ini terlalu dekat ke jalan raya dan juga banjir, jadi opsi relokasi paling masuk akal,” kata Bobby Nasution saat diskusi di SMAN 5 Pematangsiantar, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga: Tragis! Kebakaran Rumah di Tanjung Marulak Tewaskan Bocah 4 Tahun, Diduga Korsleting Listrik

Saat ini, Pemprov Sumut bersama pihak sekolah dan Pemerintah Kota Pematangsiantar tengah bergerak cepat mencari lokasi baru yang sesuai. Sejumlah kriteria menjadi perhatian utama, mulai dari luas lahan minimal setara sekitar 1,1 hektare, jarak yang tidak terlalu jauh dari lokasi lama, hingga kondisi lingkungan yang lebih aman dari risiko banjir.

Bobby menegaskan bahwa proses pencarian lahan akan dilakukan dalam waktu singkat agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

“Satu minggu kita akan cari lahannya, kita tidak ingin anak-anak kita terganggu sekolahnya, ikut memikirkan sekolahnya yang sedang sengketa,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Pematangsiantar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, memastikan pihaknya siap membantu baik dari sisi administratif maupun anggaran.