Tapteng Belum Bangkit! Pemulihan Pascabencana Lambat, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Malah Minta Maaf

SIGNAL24.ID - Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menjadi sorotan tajam setelah dinilai lambat dalam menangani dampak pascabencana yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 yang digelar di GOR Pandan, Selasa (14/4/2026), Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, secara terbuka mengakui bahwa kinerja pemerintah daerah yang dipimpinnya belum maksimal.

Di hadapan peserta forum, Masinton bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kekurangan, khususnya dalam pelayanan publik pascabencana.

“Ini juga kesalahan saya. Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas pelayanan pemerintah yang belum cepat, belum merata, dan belum sepenuhnya menjawab harapan,” ujarnya.

Pengakuan tersebut sekaligus menegaskan adanya persoalan serius dalam respons pemerintah daerah terhadap warga terdampak bencana. Salah satu isu krusial yang mencuat adalah belum optimalnya penyaluran bantuan, termasuk jaminan hidup (jadup) yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kondisi ini memicu kritik publik terhadap kinerja Pemkab Tapteng yang dinilai belum sigap dan belum terkoordinasi dengan baik dalam masa pemulihan.

Masinton tidak menampik hal tersebut. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sistem maupun pelaksanaan di lapangan.

Dalam forum tersebut, Masinton menegaskan bahwa Musrenbang 2026 bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan.

Menurutnya, pembangunan ke depan tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga harus memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana.

“Kita ingin memastikan pemulihan tidak hanya memperbaiki yang rusak, tetapi juga membangun masa depan yang lebih kuat. Ini momentum kebangkitan Tapanuli Tengah,” tegasnya.

Tak hanya soal penanganan bencana, Masinton juga secara terbuka mengungkap kelemahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemkab Tapteng.

Ia menilai perencanaan kinerja selama ini belum memiliki indikator yang jelas, tidak spesifik, dan bahkan cenderung tidak realistis.

“Perencanaan kinerja pemkab menunjukkan kelemahan fundamental yang mengkhawatirkan. Indikator tidak jelas, target tidak realistis,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti pola kerja yang masih bersifat administratif tanpa ukuran dampak nyata bagi masyarakat. Kondisi ini dinilai membuat banyak program tidak tepat sasaran.