Skandal THR Cilacap Meledak! KPK Periksa Pejabat, Nama Bupati Nonaktif Disorot

Berawal dari OTT KPK di Bulan Ramadhan

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya, serta menyita sejumlah uang tunai.

Sehari berselang, KPK resmi menetapkan Syamsul sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardoo, dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Cilacap untuk tahun anggaran 2025–2026.

Dari hasil penyelidikan sementara, terungkap bahwa Syamsul diduga menargetkan dana sebesar Rp750 juta dari praktik pemerasan tersebut.

Rinciannya, sekitar Rp515 juta disebut akan dialokasikan untuk kebutuhan THR Forkopimda Kabupaten Cilacap, sementara sisanya diduga untuk kepentingan pribadi.

Namun, sebelum operasi tangkap tangan dilakukan, jumlah dana yang berhasil dikumpulkan baru mencapai sekitar Rp610 juta.

KPK kini fokus menelusuri sejauh mana keterlibatan para pejabat yang diperiksa, termasuk kemungkinan adanya peran aktif maupun tekanan dalam proses pengumpulan dana tersebut.

Selain itu, penyidik juga mendalami aliran dana untuk memastikan apakah praktik ini dilakukan secara sistematis di lingkungan pemerintahan daerah.(*)