SIGNAL24.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi nasional kini justru menuai sorotan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah kelemahan serius dalam tata kelola program tersebut.
Melalui kajian dan monitoring yang dilakukan, KPK menemukan delapan titik rawan korupsi yang dinilai perlu segera diperbaiki agar program besar ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Direktorat Monitoring KPK menilai, besarnya skala program MBG, baik dari sisi jangkauan maupun anggaran belum diimbangi dengan sistem regulasi dan pengawasan yang kuat.
Baca Juga: Brebes Siap Gegerkan RI! Mega Proyek Peternakan 30 Ribu Sapi Ini Bisa Pangkas Impor Susu Nasional
Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai risiko, mulai dari konflik kepentingan hingga potensi tindak pidana korupsi.
Salah satu sorotan utama adalah belum matangnya regulasi pelaksanaan MBG.
Aturan yang ada dinilai belum mampu mengatur secara komprehensif alur program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Tak hanya itu, penggunaan mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) juga dianggap bermasalah.
Baca Juga: Intip Spek Honor Magic 6, HP Flagship Rasa Sultan Performa Gahar Kamera Tajam Super Mulus
Skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, memicu praktik rente, hingga mengurangi alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk bahan pangan karena terpotong biaya operasional.
KPK juga menyoroti pendekatan yang terlalu terpusat, di mana peran Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi dominan.
Model ini dinilai dapat menggeser peran pemerintah daerah serta melemahkan sistem pengawasan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penentuan mitra dan lokasi dapur MBG.
Secara keseluruhan, temuan ini menjadi peringatan penting agar program MBG tidak hanya berjalan besar secara anggaran, tetapi juga kuat dalam tata kelola.
KPK pun mendorong adanya pembenahan menyeluruh demi memastikan program ini tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. (*)